Tanggamus – TVnusantaranews.com – Pengelolaan Dana Desa (DD) di Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, tengah menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari mantan bendahara pekon yang mengaku tidak dilibatkan dalam kegiatan keuangan selama menjabat. Rabu (27 Oktober 2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, mantan bendahara yang bertugas sejak tahun 2024 hingga diberhentikan pada 25 Agustus 2025 menyampaikan bahwa selama menjabat, dirinya tidak pernah mengetahui secara rinci penggunaan Dana Desa. Ia juga mengaku belum menerima gaji selama dua bulan terakhir masa kerjanya.
> “Sejak awal menjabat bendahara tahun 2024 sampai diberhentikan, saya tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan uang desa. Berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa, saya tidak tahu,”
ujar mantan bendahara saat ditemui, Senin malam (27 Oktober 2025).
Keterangan tersebut mengarah pada dugaan kurangnya koordinasi antara perangkat desa dengan Kepala Pekon.
Namun, Kepala Pekon Sampang Turus saat dikonfirmasi menyatakan bahwa semua tudingan tidak benar.
> “Itu semua tidak benar. Saya baru pulang dari umroh, tidak mungkin saya seperti itu. Siapa orangnya? Kirim nomor HP dan fotonya,”
ujar Kepala Pekon saat dihubungi melalui WhatsApp, kemudian melakukan panggilan video.
Peristiwa ini terjadi di Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, yang saat ini sedang melaksanakan sejumlah program pembangunan melalui Dana Desa tahun anggaran 2024–2025.
Persoalan ini muncul ke permukaan pada akhir Oktober 2025, setelah beberapa perangkat dan warga menyampaikan keterangan kepada media.
Keluhan muncul karena mantan bendahara merasa tidak dilibatkan dalam proses administrasi dan pencairan dana, sementara gaji yang menjadi haknya belum diterima.
Selain itu, muncul kabar bahwa sebagian warga mempertanyakan transparansi data penerima bantuan sosial di pekon tersebut.
Wartawan akan terus menelusuri kebenaran informasi ini dengan meminta klarifikasi resmi dari pihak Kepala Pekon dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus.
Mantan bendahara juga berencana melakukan klarifikasi langsung ke pihak pekon didampingi oleh wartawan.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seluruh pengelolaan Dana Desa wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran.
Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui arah penggunaan dana desa di wilayahnya.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan hasil wawancara, keterangan awal dari narasumber, serta konfirmasi langsung kepada pihak Kepala Pekon.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Bersambung ke Bagian 2: “Menelusuri Jejak Dana Desa dan Bantuan Sosial di Pekon Sampang Turus”.
(Team/Red)
