tvnusantaranews.com.Manado,Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja jasa iklan dan advertorial pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Dalam perkara tersebut, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp7.536.539.358,24 atau sekitar Rp7,5 miliar.
Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sulut, Selasa (27/10/2026), yang dipimpin Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo bersama Dirreskrimsus Kombes Pol FX Winardi Prabowo.
Dirreskrimsus menjelaskan, total anggaran kegiatan advertorial DKIPS selama dua tahun tersebut mencapai Rp34,696 miliar. Namun, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dugaan penyimpangan itu meliputi pengaturan penyedia jasa, penentuan paket pekerjaan tertentu, serta penggunaan perusahaan media yang diduga terafiliasi dengan pejabat terkait.
Penyidik juga menduga proses pengadaan tidak berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat. Selain itu, ditemukan dugaan pemberian commitment fee atau pengembalian sebagian pembayaran dari pihak media, serta laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan surat pesanan.
Dalam proses penyidikan, Polda Sulut telah memeriksa 137 saksi dari berbagai unsur, termasuk DKIPS, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, serta 111 perusahaan media.
Penyidik turut meminta keterangan sejumlah ahli dan mengumpulkan dokumen serta barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara.
Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni ESL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala DKIPS Sulawesi Utara pada 2023 dan 2024, RL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta CI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjabat Kepala Bidang Kominfo DKIPS Sulawesi Utara.
Ketiganya telah menjalani penahanan sejak 22 dan 23 Oktober 2026 untuk kepentingan penyidikan.
Polda Sulut menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Polisi membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Penyidik memastikan setiap dugaan keterlibatan pihak lain akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketentuan pidana terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kasus ini menjadi perhatian terhadap pengelolaan anggaran publikasi pemerintah daerah, terutama mengenai transparansi proses pengadaan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan advertorial.
Perkara tersebut masih dalam proses hukum. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
RED
