PEKANBARU– Aroma Busuk Kasus Pungutan Liar (Pungli) kembali terjadi di Ibukota Provinsi Riau.
Kali ini, para Pedagang UMKM yang berjualan di sekitar Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru, persisnya di Kawasan belakang dan samping Kantor Gubernur Riau, Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Dinas Pendidikan Provinsi hingga disepanjang samping Kantor Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) menjadi Korbannya.
Praktik Haram itu sudah berlangsung cukup lama, melalui pihak ketiga yang diduga kuat melakukan kerjasama sekaligus atas dasar SK dari Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM melakukan Pemungutan Liar terkait Biaya Sewa Lapak para Pedagang UMKM tersebut.
Pungli Jadi Beban Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru, Walikota dan Kadisperindag Terancam Masuk Penjara.
Dimintai Komentarnya, Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik dari Kantor Satya Wicaksana hanya mengatakan, bahwa temuan seperti itu patut dijadikan Atensi. Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan mestinya sudah dapat melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket).
Bertempat di Bilangan Jalan Sumatera Kota Pekanbaru, hari ini Minggu (8/2/2026) Larshen Yunus menjelaskan, bahwa selaku Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik, pihaknya mencium Aroma Busuk keterlibatan Walikota Pekanbaru dan Kepala Dinas Perdagangan (Kadisperindag) dalam menikmati Uang Haram atas Praktik Pungutan Liar (Pungli) itu.
“Infonya, Pedagang Malam disekitaran Kawasan tersebut, ada sekitar 400 Pedagang UMKM dikutip sekitar Rp.400 Ribu perbulannya dan dibayarkan Via Transfer kepada Petugas yang mengaku dari Disperindag Kota Pekanbaru, bahkan kalau sampai lewat 3 hari ngak bayar, Pedagang UMKM itu diusir, ngak boleh lagi berjualan di Kawasan tersebut, Wallahuallam Bissawab” ujar Larshen Yunus, seraya meneteskan airmatanya.
Praktisi yang Juga dikenal sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu berkali-kali menegaskan, bahwa apabila Informasi itu benar adanya, maka tindak tanduk Walikota Pekanbaru sudah sangat Kelewatan.
“Harusnya Pemerintah memberi bantuan, memfasilitasi para Pedagang UMKM itu, meringankan beban mereka, bukan justru membebani! Jangan pakai dalih yang macam-macam, ngak semua harus dijadikan sumber Retribusi. Pemerintah itu hadir untuk memberikan Solusi dan Keberkahan, jangan semua mau dimakan!” kesal Ketua KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus.
Hingga berita ini diterbitkan, Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua itu mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga Kondusifitas Kota Pekanbaru seraya menjadi Garda terdepan dalam melakukan Aksi Control Social. Memastikan agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuannya. Jangan lagi ada muatan Politis, Spekulasi dan Sandiwara Murahan itu. Pergunakan APBD sesuai dengan porsinya. Bersama Rakyat, KNPI Riau semakin Kuat. (*)
