Tanggamus – TVnusantaranews.com – Suasana pemerintahan Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, semakin memanas. Setelah laporan mengenai mantan bendahara pekon mencuat ke publik, kini muncul dugaan baru bahwa Kepala Pekon (Kakon) Sampang Turus mengelola Dana Desa secara sepihak dan bertangan besi.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa gaji mantan bendahara pekon yang tertunggak selama dua bulan akhirnya dibayarkan setelah kasus ini viral di media.
> “Setelah viral, baru saya terima gaji dua bulan yang belum dibayar. Tapi sampai sekarang saya belum pernah diajak bicara soal pengelolaan uang desa,”
ungkap mantan bendahara saat ditemui tim wartawan, Kamis (30 Oktober 2025).
Meski pembayaran akhirnya dilakukan, hasil penelusuran tim investigasi mengungkap dugaan kuat bahwa pengelolaan keuangan desa dipegang sepenuhnya oleh Kepala Pekon. Seluruh proses pencairan, penggunaan, hingga pelaporan Dana Desa (DD) diduga tidak melibatkan perangkat pekon lainnya.
Sejumlah sumber internal pekon menyebutkan bahwa transparansi keuangan desa nyaris tidak ada. Warga pun banyak yang tidak mengetahui secara pasti program pembangunan, kegiatan ketahanan pangan, maupun bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa sejak tahun 2023 hingga 2025.
> “Kalau soal dana desa, semua diatur kepala pekon sendiri. Kami jarang diajak rapat, nggak tahu anggaran keluar untuk apa,”
ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Informasi lain yang juga mencuat, data penerima bantuan sosial dan pengelolaan BUMDes tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Bahkan, laporan kegiatan dan penggunaan anggaran tidak pernah disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Tim wartawan TVNUSANTARA kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Pekon Sampang Turus melalui pesan WhatsApp pada Minggu (02 November 2025). Namun, bukannya memberikan penjelasan, Kepala Pekon justru menilai isu tersebut “hoaks” dan meminta agar pemberitaan tidak diterbitkan terlebih dahulu.
> “Itu hoaks. Berita jangan dulu diterbitkan, nanti kita ngopi darat dulu,”
tulis Kepala Pekon dalam pesan WhatsApp yang diterima redaksi.
Sikap tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap kepala desa wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan melibatkan perangkat desa serta masyarakat.
> “Kalau benar semua dikendalikan oleh satu orang, ini jelas bertentangan dengan asas transparansi yang diatur dalam Permendagri. Kami akan terus mengumpulkan bukti dan keterangan tambahan,”
ujar salah satu anggota tim wartawan investigasi yang turut menelusuri kasus ini.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Pekon Sampang Turus belum memberikan klarifikasi resmi terkait penggunaan Dana Desa tahun 2023–2025, baik untuk pembangunan fisik, ketahanan pangan, maupun dana BUMDes.
Catatan Redaksi:
Berita ini merupakan lanjutan dari laporan sebelumnya yang menyoroti dugaan penguasaan Dana Desa oleh Kepala Pekon Sampang Turus. Tim TVNUSANTARA masih terus melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) di lapangan sebagai langkah awal sebelum melaporkan temuan ini ke Inspektorat Kabupaten Tanggamus.
Bersambung ke Bagian 3:
“Pulbaket Lapangan: Tim Investigasi Siap Laporkan Dugaan Penguasaan Dana Desa ke Inspektorat Tanggamus.”
(Team Media TVNUSANTRA)
