PEKANBARU– Aroma Busuk soal terjadinya Praktik Haram Pungutan Liar (Pungli) di Lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru semakin lama kian meresahkan semua pihak.
Menguapnya Aroma Busuk itu diduga kuat karena terjadinya pola-pola Monopoli Proyek dan atau Kegiatan di Lingkungan Pemko Pekanbaru, sampai akhirnya muncul istilah Juru Pungut terhadap hasil “Uang Haram” yang tersebar dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti di Dinas PUPR, Dinas PERKIM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan hingga di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru.
Gelagat Kemayu yang kerap ditampilkan Walikota Pekanbaru ternyata berbanding terbalik dengan wajah aslinya, yakni ambisi besar dalam maraup berbagai keuntungan pribadi lewat jabatannya saat ini sebagai seorang Kepala Daerah.
H Agung Nugroho SE MM disinyalir sedang memainkan ilmu lamanya, yaitu dengan menggunakan pola-pola lama, Spekulasi dan Sandiwara tingkat tinggi.
Aroma Busuk Praktik Haram Pungutan Liar di Lingkungan Pemko Pekanbaru, Benarkah Ade Marton Kaki Tangan Wako Agung Nugroho?
Dimintai Komentarnya hari ini, Selasa (3/3/2026) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau hanya katakan, bahwa terhadap hal tersebut mesti dibuktikan dengan berbagai Lampiran yang otentik.
Munculnya nama-nama seperti Firman Hadi adalah hal yang biasa, karena memang secara organisasi pemerintahan adalah bawahannya Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho. Tetapi kalau soal nama Ade Marton dan Gema mesti dijadikan Atensi bersama.
Keterlibatan nama-nama tersebut, terkait adanya dugaan praktik Haram Pungutan liar lewat beberapa pimpinan di OPD se-Lingkungan Pemko Pekanbaru adalah hal yang sangat tidak wajar.
“Menurut kami, temuan seperti itu tak ada bedanya dengan kasus yang dialami Gubernur Riau Non Aktif, Haji Abdul Wahid. Bahwa praktik haram Jatah Preman (Japrem) ternyata diduga kuat masih berlangsung, khususnya di Lingkungan Pemko Pekanbaru, Wallahuallam Bissawab” tutur Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu berkali-kali menegaskan, agar secepatnya Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera bersikap dan bertindak cepat.
“Jangan sampai nama-nama yang terlibat didalam praktik haram seperti itu dianggap sebagai pembenaran. Juru Pungut yang seperti apa? Korupsi itu menyangkut semuanya. Jangan Bebani para Pimpinan OPD dengan pengeluaran uang yang tidak jelas, itulah yang justru menyebabkan terjadinya penyimpangan!” tegas Larshen Yunus.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua KNPI Provinsi Riau itu mengajak semua pihak, terutama bagi Masyarakat Kota Pekanbaru, agar selalu Peduli dan Proaktif dalam menyampaikan Kritikan dan Masukan yang Konstruktif terhadap kinerja para Pemimpinnya, karena secara tidak langsung para Pejabat itu sudah dengan jelas menikmati segalanya, membebankan APBD Kota Pekanbaru.
“Ayo Plototin dan Awasi Kinerja Walikota Pekanbaru itu! Kita uji soal munculnya Stigma Tukang Olah yang dialamatkan kepada Wako Agung Nugroho. Pungli ataupun istilah Juru Pungut seperti itu sangat tidak dibenarkan! APH didesak untuk segera bertindak” tutup Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya.
Terpisah, dimintai konfirmasinya soal pemberitaan tersebut, nomor HP Walikota Pekanbaru, Ade Marton dan Firman Hadi dalam keadaan memanggil. (*)
