tvnusantaranews.com.Jakarta,Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Aturan tersebut diterbitkan sebagai pedoman bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital yang semakin berkembang.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penerbitan aturan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai ancaman di internet.
Menurutnya, melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah menetapkan bahwa anak di bawah usia 16 tahun tidak lagi diperbolehkan memiliki akun pada platform digital yang tergolong berisiko tinggi.
“Pemerintah mengambil langkah penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Melalui peraturan ini, anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi,” ujar Meutya, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, saat ini anak-anak menghadapi berbagai ancaman di ruang digital, seperti paparan konten pornografi, perundungan siber, hingga penipuan daring.
Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan lebih kuat, sehingga orang tua tidak harus menghadapi sendiri tantangan dalam mengawasi aktivitas digital anak.
Dalam peraturan tersebut juga diatur tahapan implementasi kebijakan pelindungan anak di platform digital yang akan dimulai pada 28 Maret 2026. Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa platform yang termasuk dalam tahap awal implementasi antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Meutya mengakui bahwa penerapan kebijakan ini mungkin akan menimbulkan penyesuaian bagi berbagai pihak. Namun menurutnya langkah tersebut diperlukan demi menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda.
Ia juga menyebut Indonesia menjadi salah satu negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam upaya perlindungan anak di ruang digital.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ruang digital di Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak-anak, sekaligus memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan generasi muda.
Red
