PEKANBARU– Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus kembali Menyoroti “Budaya Tunda Bayar” yang kerap dilakukan oleh para Kepala Daerah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, terutama terkait dengan Proses Pembayaran Anggaran Belanja Fisik dan Non Fisik.
Pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini menjelaskan, bahwa Polemik Tunda Bayar sudah dapat dikatakan sebagai Budaya baru yang acap kali dilakukan oleh Para Kepala Daerah, sebagai upaya dalam menunda-nunda Pembayaran sekaligus Pelunasan terhadap Kewajibannya kepada para Pekerja yang telah selesai menjalankan berbagai macam Kegiatan (Proyek).
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu dengan Lantang menegaskan, bahwa Permasalahan yang terjadi dibalik Aksi Tunda Bayar itu bukan karena Anggaran tidak ada, bukan karena Uang Pemerintah Habis, melainkan justru adanya Niat Jahat dalam Sisi Pengelolaan Uang, yakni Mencari Keuntungan Lewat hitung-hitungan Deposito Anggaran di Bank.
Ketua KNPI Riau Bahas Soal Masalah Tunda Bayar, Larshen Yunus: “Itu Modus Kebanyakan Para Kepala Daerah Dalam Menikmati Uang Haram Hasil Bunga Deposito dari Bank”
Bertempat dibilangan Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, Hari ini Rabu (25/3/2026) Ketua KNPI Provinsi Riau itu katakan lagi, bahwa selama ini Pemerintah Daerah Justru Berbisnis dengan Rakyatnya sendiri. Keuangan yang besar dan sumber penghasilan sekaligus pemasukan yang begitu banyak, ternyata justru tidak sebanding dengan Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat hanya pepesan kosong belaka.
“Negeri kita ini begitu kaya raya, khususnya Provinsi Riau dan 12 Kabupaten Kota Lainnya. Berbagai macam potensi pemasukan sangat banyak dan bahkan sangat berlimpah, tetapi apa yang terjadi? justru para Politisi ataupun para Pejabat yang semenjak Pencalonan itu semangatnya bukan main, giliran sudah resmi menjabat, ternyata muncul banyaknya alasan dan keluhan yang tidak masuk akal, Sistim Kolonial dan Mental Badut seperti itu harusnya dibuang jauh-jauh, agar Kepemimpinannya berjalan dengan baik dan benar” harap Larshen Yunus, dengan nada penuh optimis.
Ketua KNPI Riau itu katakan lagi, bahwa aksi Mendepositokan Anggaran adalah tindakan yang sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mencari Keuntungan ditengah besaran Keuangan Daerah.
“Stop dan Hentikan semua Narasi bohong itu! Masalah Tunda Bayar bukan karena keuangan Pemerintah ngak ada, tetapi justru faktanya oknum Pejabat Pemerintahan bahkan Kepala Daerahnya yang Sontoloyo. Mengambil Keuntungan dari Persenan Aksi Deposito Haram itu” tegas Ketua KNPI Riau, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)
