tvnusantaranews.com.Jakarta,Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk mendukung dan mengawal penuh seluruh agenda prioritas Pemerintah Indonesia tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Dalam arahannya, Kapolri menyampaikan bahwa Rapim Polri menjadi momentum penting untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri yang digelar di Istana Kepresidenan pada 9 Februari 2026. Seluruh jajaran Polri diminta menjabarkan dan mengimplementasikan direktif Presiden ke dalam langkah nyata di lapangan.
“Kami menjabarkan direktif dari Bapak Presiden, khususnya terkait rencana kerja pemerintah tahun 2026. Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program pemerintah,” ujar Sigit.
Kapolri menjelaskan, sejumlah program strategis menjadi fokus pembahasan dalam Rapim, di antaranya swasembada pangan, swasembada energi, serta hilirisasi industri. Selain itu, berbagai program prioritas lain yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah turut menjadi perhatian.
Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Polri akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga situasi tetap kondusif.
“Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas kamtibmas tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga memastikan Polri akan melanjutkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Di sektor ketahanan pangan, Polri berkomitmen menyelesaikan penanaman jagung hingga akhir 2026 sesuai target pemerintah.
Rapim juga membahas dukungan terhadap program hilirisasi, termasuk pengolahan sampah menjadi energi, serta penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Selain itu, forum tersebut menyoroti strategi penciptaan lapangan kerja dan kebijakan yang memiliki dampak multiplier effect di tengah dinamika global. Hasil Rapim akan dirumuskan menjadi kebijakan dan langkah strategis yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh kepala satuan kerja (Kasatker) dan kepala satuan wilayah (Kasatwil) di Indonesia.
“Seluruh hasil pembahasan akan menjadi langkah konkret yang dilaksanakan oleh jajaran Polri di seluruh wilayah,” tutup Kapolri.
Red
