Lebak – TVnusantaranews.com – Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra yang tidak bisa hadir untuk memenuhi undangan pengambilan uang tunai yang disalurkan oleh PT POS Indonesia KCP Warunggunung, sangat kecewa karena BLT miliknya tak bisa dicairkan karena tidak memenuhi syarat.
Salahsatu penerima manfaat (KPM) Saat dikonfirmasi oleh awak media, dirinya mengaku sedang dalam keadaan sakit dan tak sanggup untuk berjalan sehingga tak memungkin dirinya untuk bisa datang langsung ke kantor PT POS Indonesia KCP Warunggunung sebagai penyalur BLT Kesra tahun 2025. Namun ia sudah mewakilkan kepada anggota keluarga lainnya yang tercantum namanya dalam kartu keluarga miliknya. Bahkan keluarga yang mewakilinya diantar langsung oleh pihak Desa.
Kendati demikian. pencairan BLT Kesra miliknya tidak diberikan oleh pihak PT POS KCP Kecamatan Warunggunung, dengan dalih tidak bisa diwakilkan. Rabu, 03/12/2025.
” Lanjut salahsatu penerima BLT Kesra mengatakan kepada awak media, iya pak karena saya sedang sakit, jadi saya minta kepada keluarga dan sekaligus didampingi oleh pihak Desa untuk mendampingi untuk mengambil pencairan BLT Kesra, tetapi sesampainya dikantor PT Pos Indonesia KCP Warunggunung ditolak oleh kepala cabang PT POS Indonesia KCP Warunggunung,” Ungkap salahsatu keluarga penerima.
Seharusnya pihak kantor PT Pos KCP Warunggunung bisa menyalurkan yang menjadi hak KPM tersebut, karena dalam ketentuan teknis kemensos bahwa bagi KPM yang tidak bisa datang langsung dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga KPM.
” Saat dikonfirmasi secara langsung oleh tim media kepala kantor POS KCP Warunggunung mengatakan tidak bisa diwakilkan pak harus datang langsung, walaupun pihak kantor pos yang mengantarkan, itu harus menunggu juru bayar nya dulu.” Ucap Arif Selaku KCP Warunggunung.
Saat ditanyakan kapan akan diantar kepada KPM, kepala kantor pos tidak memberikan jawaban yang pasti.
Hal ini pun, mendapat pandangan yang skeptis dari publik, yang mana peristiwa seperti ini dikhawatirkan terjadinya penyelewengan hak masyarakat.
(Team/Red)
