tvnusantaranews.com.Jakarta,Eks Kapolres Bima Kota AKBP DPK resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah terbukti terlibat kasus narkoba dan perilaku tercela. Putusan sidang dibacakan di Gedung TNCC Mabes Polri, Kamis (19/2/2026).
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan sidang KKEP yang digelar sejak pukul 09.00 hingga 17.00 WIB menghadirkan 18 saksi dan mengungkap fakta pelanggaran serius oleh eks Kapolres Bima Kota.
“Terduga pelanggar meminta dan menerima uang melalui Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota yang bersumber dari bandar narkotika. Selain itu, terduga pelanggar juga melakukan penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan seksual,” ujar Trunoyudo.
Selain PTDH, majelis etik menjatuhkan sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama tujuh hari, yang telah dijalani pada 13–19 Februari 2026. Terduga pelanggar menyatakan menerima keputusan majelis etik.
Trunoyudo menegaskan bahwa keputusan ini menjadi bukti komitmen Polri menindak tegas setiap anggota yang terlibat narkoba. Kapolri juga telah menginstruksikan Divpropam melakukan pemeriksaan urine serentak di seluruh jajaran Polri sebagai langkah pencegahan dan penegakan disiplin.
“Ini bentuk komitmen Polri dalam menindak perbuatan tercela. Pemeriksaan urine serentak akan dilaksanakan di seluruh jajaran Polri,” tegasnya.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai proses sidang etik ini menunjukkan keseriusan Polri melakukan bersih-bersih internal, khususnya dalam penanganan narkoba. Ia menyebut konstruksi perkara yang diuraikan dalam sidang, termasuk alur barang dan sirkulasi uang, menjadi dasar kuat untuk pengembangan penyidikan oleh Bareskrim.
“Bahan dan temuan Propam sejak tahap Paminal hingga putusan majelis etik sangat baik untuk ditindaklanjuti ke fungsi Reskrim. Kami yakin akan ada pengembangan lebih lanjut,” kata Anam.
Eks Kapolres Bima Kota dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan, termasuk pelanggaran sumpah/janji, penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan wewenang, permufakatan pelanggaran hukum, perilaku seksual menyimpang, serta perzinahan atau perselingkuhan.
Putusan PTDH ini menegaskan konsistensi Polri dalam menjaga integritas, menindak anggota yang melanggar berat, dan mendukung program prioritas nasional pemberantasan narkoba. Polri memastikan upaya bersih-bersih internal akan terus berlanjut melalui pengawasan internal, pemeriksaan rutin, dan kerja sama dengan Kompolnas serta Bareskrim untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Red
